SEOUL – Yoon Suk Yeol mencatat sejarah sebagai presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap saat menjabat, setelah penyidik memanjat barikade, memotong kawat berduri, lalu membawanya untuk diinterogasi.
Dia sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan menyusul pemberlakuan darurat militer singkat pada 3 Desember 2024, yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
Pria usia 64 tahun itu juga telah dimakzulkan oleh parlemen, namun dia hanya akan dicopot dari jabatannya jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulannya.
Meski demikian, penangkapan dramatis Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1/2025), setidaknya mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung selama beberapa pekan antara penyidik dan tim keamanan presiden.
Penyidik dari Kantor Penyidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) gagal menangkapnya pada 3 Januari setelah terkunci dalam kebuntuan enam jam dengan pengawalannya.
Menjelang fajar pada Rabu, tim penyidik yang lebih besar dan polisi tiba di kediamannya di pusat Seoul, dilengkapi dengan tangga untuk memanjat bus yang menghalangi pintu masuk dan pemotong baut untuk menerobos kawat berduri.
Petugas lain dalam tim penangkapan yang berjumlah sekitar 1.000 orang memanjat tembok dan mendaki jalur-jalur terdekat untuk mencapai kediaman presiden.
Setelah beberapa jam, pihak berwenang mengumumkan bahwa Yoon Suk Yeol telah ditangkap.
Dalam video tiga menit yang dirilis sebelum penangkapannya, Yoon Suk Yeol mengatakan dia akan bekerja sama dengan penyidik. Namun, dia mengulang klaim sebelumnya bahwa surat perintah penangkapan, yang dikeluarkan untuknya setelah dia mangkir tiga kali panggilan untuk pemeriksaan, tidak sah secara hukum.
“Saya memutuskan muncul di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyidikan ilegal, demi mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan,” kata dia, sambil menambahkan bahwa dia melihat pejabat ‘menginvasi’ perimeter keamanan kediaman resminya menggunakan peralatan pemadam kebakaran.
Pada Rabu sore, penyidik mengatakan Yoon Suk Yeol tetap diam sepanjang proses interogasi.
Pengacara Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa penangkapannya “ilegal” karena CIO, sebagai lembaga anti-korupsi, tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan terhadap Yoon Suk Yeol. Mereka juga mengklaim bahwa surat perintah tersebut dikeluarkan oleh yurisdiksi yang salah.
Pengadilan yang sama kemudian menolak gugatan yang diajukan oleh Yoon Suk Yeol untuk membatalkan surat perintah penangkapan, yang menurut pihak berwenang sah.
Pemimpin fraksi Partai Demokrat, Park Chan-dae, mengatakan bahwa penangkapan Yoon Suk Yeol menunjukkan bahwa “keadilan masih hidup di Korea Selatan”.
“Penangkapan ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan tatanan konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum,” kata dia dalam pertemuan partai seperti dikutip dari BBC.
Saat ini, Korea Selatan dipimpin oleh Menteri Keuangan Choi Sang-mok sebagai presiden sementara. Dia diangkat setelah presiden sementara pertama, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen, di mana oposisi memiliki mayoritas yang cukup besar. []
Sumber: Liputan6.com
