BANDA ACEH – Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh meminta pemerintah pusat turun tangan mengevaluasi penanganan kelistrikan PLN Aceh setelah gangguan listrik berkepanjangan yang masih terjadi di Aceh, terutama wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
Anggota DPRK Banda Aceh dari Gerindra, Teuku Arief Khalifah, menilai informasi yang disampaikan PLN soal pemulihan kelistrikan berbeda jauh dari kondisi di lapangan. Ia menyebut pernyataan pejabat pusat yang berkali-kali menjanjikan listrik normal hari ini tidak terbukti.
“Menteri ESDM sudah beberapa kali menyampaikan ke media bahwa listrik di Aceh akan normal pada 4 Desember dan terus direvisi sampai hari ini, bahkan hari ini Selasa 9 Desember di pagi hari Banda Aceh masih mengalami padam di berbagai wilayah. Ini malah tidak menunjukkan progres perbaikan sama sekali,” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (9/12).
Menurut Arief, normalisasi listrik justru tidak menunjukkan kemajuan signifikan. “Seharusnya kondisi listrik menuju normal, cakupan wilayah pemadaman menjadi lebih minimal, bukan malah sama dengan sebelumnya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti ketidaktepatan informasi yang disampaikan PLN kepada publik. “Hari ini tentu masyarakat sangat kecewa karena tidak ada informasi yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Bahkan jaminan yang diberikan Menteri dan Dirut PLN kepada Presiden pun tidak terlaksana di lapangan,” katanya.
Arief menegaskan, masyarakat memahami kondisi darurat akibat bencana. Namun, menurutnya, ada persoalan teknis dan tata kelola yang patut dipertanyakan, termasuk keadilan dalam pembagian giliran padam.
“Di Banda Aceh malah ada wilayah di tengah kota yang minim sekali dimatikan, sedangkan di wilayah lain berhari-hari padam, itu faktanya,” terang Anggota Komisi I tersebut.
Fraksi Gerindra menyatakan akan melaporkan situasi ini ke pemerintah pusat. “Karena janji yang disampaikan kepada Presiden dan masyarakat bahwa Aceh akan kembali menyala belum terlaksana sampai pagi ini,” ujar Arief.
Ia mendorong pemerintah pusat mengevaluasi kinerja PLN Aceh. Menurutnya, penjelasan teknis PLN tidak konsisten dan kerap terlambat disampaikan ke publik.
“Warga jelas menunggu hasil dari perbaikan yang dilakukan oleh PLN. Jangan sampai pihak manajemen PLN menyampaikan informasi yang tidak tepat ke atasan hanya untuk menyenangkan atasan,” katanya.
Arief juga menyoroti kinerja UP3 Banda Aceh sebagai penyalur daya. Ia meminta PLN daerah tidak berdiam diri ketika target pemulihan yang diumumkan jajaran pusat gagal di lapangan.
“Ketika target penyelesaian yang disampaikan oleh Menteri ESDM dan Dirut PLN gagal dilaksanakan di lapangan, UP3 harus menjelaskan kepada publik keadaan yang sebenarnya, agar masyarakat Banda Aceh mengerti situasi sebenarnya,” terangnya.
Meski mengapresiasi petugas lapangan PLN yang bekerja di tengah kondisi infrastruktur rusak, Arief menilai sisi pelayanan informasi dan keadilan jadwal pemadaman masih bermasalah.
“Warga Banda Aceh dari awal telah mengeluhkan waktu gilir yang ditetapkan PLN, yang di lapangan sangat jauh dari keadilan,” ujarnya. Arief juga mengingatkan PLN bahwa hari ini merupakan jadwal yang dijanjikan untuk menormalkan listrik.
“Dan kami ingatkan bahwa hari ini Selasa 9 Desember adalah waktu yang ditentukan dan direncanakan PLN untuk menormalkan listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar, jadi kami harap itu dapat dipenuhi,” tutup Arief. []
